Jakarta | TopOne.id – Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh jajaran nya, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk benar-benar di dalam memberantas mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah hanya dapat menyulitkan penduduk di dalam mengurus sertifikat.
“Kalau tetap ada mafia yang main-main silakan detik itu juga digebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak dapat kita biarkan rakyat tidak dilayani mengurus sertifikat, sepakat enggak?” ujar Presiden dalam sambutan nya saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Senin, 22 Agustus 2022.
Presiden mengatakan bahwa saat ini khususnya di Jawa Timur senantiasa tersedia lebih kurang 7 juta bidang yang belum punya sertifikat. Untuk itu, Kepala Negara mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat sistem penyelesaian sertifikat tanah tersebut.
“Saya udah perintahkan ke Menteri BPN supaya ini terus-menerus dipercepat supaya seluruh penduduk pegang bukti hak kepemilikan tanah yakni sertifikat,” tambahnya.
Selanjutnya, Presiden Jokowi mengingatkan supaya penduduk menyimpan bersama dengan bersama dengan baik sertifikat tanah yang merupakan dokumen kudu memuat informasi hak kepemilikan tanah. Konflik maupun sengketa tanah di area di Indonesia, menurut Presiden, senantiasa banyak berjalan dikarenakan penduduk tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.
“Ini penting, ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau tersedia yang mengklaim ‘ini tanah saya,’ (tunjukkan) ‘oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada’, (mereka) enggak dapat apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah,” lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden termasuk perlihatkan reformasi yang udah dikerjakan pemerintah di dalam mengurus sertifikat tanah. Pada tahun 2016, Presiden terasa menargetkan Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan lebih banyak berasal dari kuantitas sertifikat yang dikeluarkan saat itu.
“Saat itu 2016, aku minta bikin 5 juta setahun, aku menanti coba dapat enggak 5 juta, ternyata bisa. Saya naikkan ulang 7 juta, ternyata termasuk selesai, naikkan ulang 9 juta ternyata termasuk bisa. Artinya, kecuali kita rela itu sebenarnya bisa,” kata Presiden.
(HT)
