Jelang Pemilu 2024, Sinkronisasi Data Penduduk Masih Jadi Bahasan Utama

TopOne.id – Jajaran Komisi II DPR RI laksanakan kunjungan kerja ke Balai Kota Sukabumi, terhadap Rabu, 24 Mei 2023. Dalam kunjungan kerja selanjutnya Komisi II memantau kesiapan Pemerintah Kota Sukabumi, dan juga KPU dan Bawaslu Kota Sukabumi dalam laksanakan tahapan Pemilu 2024.

Beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu adalah tentang sosialisasi, anggaran, sumber energi manusia, sampai fasilitas dan prasarana. Namun yang paling disoroti adalah sinkronisasi information penduduk.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan bahwa kunjungan Komisi II mengulas hal penting terkait persiapan Pemilu 2024 di tengah tahapan yang udah berjalan.

Ia termasuk menghendaki terhadap pelaksanaannya nanti, Pemilu serentak di Kota Sukabumi memberikan suasana berbeda berasal dari ketertiban dan keamanan yang jauh lebih baik.

“Kehadiran kami menghendaki mengerti kesiapan di Sukabumi dalam kesuksesan Pemilu 2024. Apabila ada masalah, apa yang mesti ditunaikan dan intinya fokus terhadap persiapan,” kata Yanuar.

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menyampaikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi pas ini tengah laksanakan sinkronisasi information masyarakat bersama dengan bersama dengan KPU.

Fahmi termasuk menyebut dalam sebagian pertemuan paling akhir pihaknya udah laksanakan rapat koordinasi baik bersama dengan KPU maupun Bawaslu, dan juga laksanakan monitoring tahapan pelaksanaan.

“Kinerja makro Kota Sukabumi, service publik amat baik dan kerukunan umat beragama yang terjaga bersama dengan baik. Selain itu Kota Sukabumi capai penghargaan layaknya Opini WTP sembilan kali berturut turut berasal dari BPK dan 518 penghargaan lainnya. Kemudian Pemkot udah laksanakan sejumlah langkah hadapi Pemilu 2024. Bentuk koordinasi pemilu bersama dengan penyelenggara pemilu berupa rakor persiapan bersama dengan KPU, dan Bawaslu dan juga monitoring tahapan,” ujar Fahmi.

Bentuk perlindungan lainnya, kata Fahmi adalah berupa anggaran sampai Sumber Daya Manusia (SDM) bersama dengan penempatan di sekretariat Panwascam, sampai perlindungan fasilitas dan prasarana.

“Pemerintah area termasuk mendorong sosialisasi pemilu bersama dengan KPU dan Bawaslu melalui pendidikan politik, digagas Bakesbangpol dan KPU bersama dengan sasaran pemilih pemula. Di samping itu Disdukcapil laksanakan perekaman KTP terhadap pemilih pemula,” ujar Fahmi.

Sosialisasi Pemilu juga, lanjut Fahmi, ditunaikan bersama dengan pembentukan kecamatan peduli Pemilu di empat kecamatan yaitu Cikole, Baros, Citamiang dan Cibeureum. Sosialisasi ini pendidikan pemilih menaikkan partisipasi.

“Selanjutnya, pembentukan Kelurahan peduli pemilu dan dapat jadi tambah ke lokasi lainnya. Potensi permasalahan bagaimana antisipasi hal-hal berita bohong atau hoaks dan money politik. Dua kasus ini bisa diminimalisasi dan antisipasi sejak awal. Ke depan kolaborasi baik pemda, kepolisian, TNI, KPU dan bawaslu antisipasi kasus dalam tahapan pemilu agar pelaksanaan berlangsung bersama dengan baik,” ujar Fahmi.***